TEMPO.CO, Kutai Kartanegara - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, salah satu kawasan yang diusulkan sebagai calon lokasi pemindahan Ibu Kota. Di kawasan Bukit Soeharto bakal terbentang Jalan Tol Samarinda - Balikpapan yang saat ini dalam tahap penyelesaian. Diperkirakan akhir 2019 proyek ini selesai.
Baca: Jokowi Mengaku Serius Rencana Pemindahan Ibu Kota
"Sebagai negara besar kita ingin punya pusat pemerintahan yang terpisah dari pusat ekonomi, bisnis dan jasa perdagangan," kata Presiden Jokowi saat meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartenegara, Selasa, 7 Mei 2019.
Menurut Jokowi, proyek jalan tol tersebut sudah hampir rampung. "Tinggal 14 persen lagi sehingga akhir 2019 diharapkan sudah selesai," kata Jokowi sembari menyebutkan bahwa Balikpapan maupun Samarinda sudah memiliki bandara yang memudahkan mobilitas orang maupun barang.
Presiden menjelaskan, kajian tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal sosial masyarakatnya dan sosiopolitiknya perlu dipertajam. "Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi atau lainnya," katanya.
Kepala Negara menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI. "Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," katanya.
Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. "Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," katanya.
Menurut Presiden, semua masih dikalkulasi atau dihitung. "Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," kata Jokowi. Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi.
Dalam peninjauan itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Juga hadir Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edy Dharmasyah. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor merespons wacana pemindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Jokowi. Dia berharap taman hutan raya (Tahura) di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota.
Menurut Isran Noor, lahan Bukit Soeharto masih cukup luas dan merupakan milik negara. Selain itu, sudah ada fasilitas transportasi yang memadai menuju lokasi itu, di antaranya, tol dan bandara. Menurut Isran, biaya mendirikan ibu kota negara semakin murah.
"Saya mengusulkan di Bukit Soeharto karena itu hutan milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh (dari bencana banjir)," tutur Isran pada Selasa, 30 April 2019.
Isran menilai lahan Bukit Soeharto sangat luas dibanding lahan Panajam Paser Utara yang pernah diusulkan oleh mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Isran juga mengatakan salah satu hal paling penting adalah mencari tahu kapasitas areal untuk pendirian pusat pemerintahan.
Berdasarkan data, Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara. Untuk menuju kawasan itu hanya membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda.
